Bank Indonesia (BI) menilai kenaikan harga beras dan sejumlah komoditas hortikultura berpotensi membuat inflasi terkerek selama Januari 2018.
Karena itu, Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Dody Budi Waluyo mengatakan pemerintah harus memastikan ketersediaan stok pangan yang memadai.
"Tekanan dari harga pangan perlu diwaspadai," ujar Dody di Jakarta pada Kamis (18/1/2018) seperti dikutip Antara.
Dia menambahkan, untuk mencegah angka inflasi melambung, koordinasi antara BI, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengendalian harga komoditas pangan harus ditingkatkan. Koordinasi itu sekaligus untuk memastikan produksi dan distribusi komoditas pangan ini memenuhi kebutuhan masyarakat.
Dody mengatakan faktor ketersediaan stok barang pangan dan kelancaran distribusi menjadi tantangan yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah pada awal 2018.
Sementara berdasarkan survei pemantauan harga yang dilakukan oleh BI hingga pekan kedua 2018, inflasi tahunan pada Januari 2018 sebesar 3,2 persen. Bank Sentral menargetkan laju inflasi sepanjang 2018 berada pada kisaran 2,5-4,5 persen, setelah inflasi pada 2017 sebesar 3,61 persen (yoy).
Karena itu, Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Dody Budi Waluyo mengatakan pemerintah harus memastikan ketersediaan stok pangan yang memadai.
"Tekanan dari harga pangan perlu diwaspadai," ujar Dody di Jakarta pada Kamis (18/1/2018) seperti dikutip Antara.
Dia menambahkan, untuk mencegah angka inflasi melambung, koordinasi antara BI, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengendalian harga komoditas pangan harus ditingkatkan. Koordinasi itu sekaligus untuk memastikan produksi dan distribusi komoditas pangan ini memenuhi kebutuhan masyarakat.
Dody mengatakan faktor ketersediaan stok barang pangan dan kelancaran distribusi menjadi tantangan yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah pada awal 2018.
Sementara berdasarkan survei pemantauan harga yang dilakukan oleh BI hingga pekan kedua 2018, inflasi tahunan pada Januari 2018 sebesar 3,2 persen. Bank Sentral menargetkan laju inflasi sepanjang 2018 berada pada kisaran 2,5-4,5 persen, setelah inflasi pada 2017 sebesar 3,61 persen (yoy).
Sedangkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pergerakan harga beras, yang cenderung naik, telah menjadi fokus perhatian pemerintah sejak akhir tahun lalu. Karena itu, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menjaga pergerakan harga komoditas ini.
Sri Mulyani mengatakan Kementerian Keuangan siap berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian terkait tata kelola niaga agar harga beras stabil. Koordinasi juga dilakukan oleh Kemenkeu dengan BI sebagai otoritas moneter melalui pengendalian inflasi inti agar tidak memengaruhi inflasi nasional secara keseluruhan.
"Pemerintah melihat faktor-faktor yang bisa dipengaruhi melalui kebijakan, misalnya kebijakan impor beras dan kelancaran arus barang, sehingga inflasi bisa ditekan dan distabilkan pada level yang tetap terjaga rendah," ujarnya.
Pemerintah sudah berencana mengimpor sekitar 500 ribu ton beras pada akhir Januari 2018. Penugasan impor beras dan distribusinya, yang semula ditugaskan terhadap PT PPI, dialihkan ke Perum Bulog. Meskipun demikian, kebijakan impor ini menuai kritik karena berlangsung menjelang puncak panen padi di Indonesia.
Badan Pusat Statistik (BPS) sudah mengumumkan beras merupakan komoditas kelima, setelah tarif listrik, biaya perpanjangan STNK, ikan segar dan bensin, yang dominan memengaruhi inflasi pada 2017. Meski demikian, harga beras yang tinggi pada November-Desember 2017 memberikan kontribusi yang signifikan pada tingkat inflasi nasional pada dua bulan terakhir 2017.
APBN 2018 menetapkan asumsi inflasi sebesar 3,5 persen, sedangkan tingkat inflasi nasional pada 2017 secara keseluruhan tercatat sebesar 3,61 persen.
0 komentar:
Posting Komentar