Genjot Ekspor Lada, Bangka Bentuk Dewan Rempah

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menargetkan ekspor lada bisa meningkat dibanding beberapa tahun sebelumnya. Sejumlah upaya dilakukan, di antaranya dengan membentuk dewan rempah dan sistem resi gudang.

Kepala Bidang Pemasaran Disperindag Bangka Belitung, Riza Aryani mengatakan, pada 2018 ditargetkan angka ekspor bisa mencapai 3,3 juta kilogram. Angka tersebut naik dibanding realisasi pada 2017 lalu yang hanya mencapai 3,1 juta kilogram.

“Kami melihat pergerakan ekspor dari Surat Keterangan Asal (SKA) yang tercatat secara online,” kata Riza, Kamis (18/1/2018).

Riza mengungkapkan, sebagai salah satu daerah penghasil lada terbaik dunia, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung optimistis angka ekspor mengalami peningkatan.

Selain meluncurkan program pendukung, permintaan lada diharapkan kembali tinggi seiring membaiknya perekonomian dunia, serta adanya perbaikan mutu di tingkat petani.

Informasi yang dirangkum Kompas.com, ekspor lada sempat anjlok dari 4,1 juta kilogram pada 2015, menjadi 3,2 juta kilogram pada 2016. Selama 2017 angka ekspor kembali turun menjadi 3,1 juta kilogram.

Harga jual lada putih dengan lisensi Muntok White Pepper kini tercatat Rp 80.000 per kilogram, atau turun dari harga sebelumnya Rp 120.000 per kilogram.

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman telah meminta petani untuk memperbaiki cara tanam serta menghindari penggunaan zat kimia buatan dalam pencucian lada.

sumber

Read More

Soal Impor Beras: DPR Desak Penyelidikan Kinerja BULOG

Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka menunjukkan tulisan tolak impor beras saat mengikuti Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/1/2018). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Anggota Komisi VI DPR, Rieke Diah Pitaloka menentang rencana impor beras sebanyak 500 ribu ton menjelang panen raya antara Februari-Maret 2018 mendatang. 

Rieke berpendapat, BULOG terbukti gagal menyerap produksi beras dari petani. Ia menyatakan, sepanjang Januari-Desember 2017, realisasi serapan BULOG turun sebesar 27 persen dibandingkan 2016, yakni sebesar 2,16 juta ton.

“Pada saat panen raya idealnya hampir terserap 70 persen, namun realisasinya masih 42 persen. Persoalannya adalah daya serap BULOG minim, kalau serap segitu berarti ada yang tidak terserap,” kata Rieke di Jakarta, Kamis (18/1/2018).

Selama ini, kata dia, ketersediaan beras masih berada di tingkat petani dan pedagang karena BULOG tidak optimal dalam menyerap produksi beras. Ia mendesak perlu adanya penyelidikan kinerja BULOG.


Tidak hanya pada kemampuan menyerap, manajemen keuangan BULOG juga dianggap Rieke bermasalah, sehingga BULOG harus diaudit secara keuangan dan manajemen.

“Subdivre Semarang terjadi penyelewengan beras dengan kerugian Rp6,3 miliar, mantan kepala BULOG baru Semarang korupsi kasus stok beras, juru timbang gudang BULOG Semarang gelapkan Rp6 miliar, kepala BULOG Lahat oplos beras. Bahkan Djarot, Direktur Utama BULOG sebagai saksi suap kasus penambahan kuota gula impor,” kata Rieke. 

Ia juga menyebutkan sejak 2015 hingga sekarang BULOG belum memberikan deviden kepada negara. Padahal, setiap tahunnya BULOG mendapatkan anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN).


PMN pada 2015 sebesar Rp3 triliun, kemudian pada 2016 hingga 2018 BULOG menerima PMN sebesar Rp2 triliun. 

“BULOG mengakusisi 70 persen saham PT Gendis Manis Rp77 miliar, dan mempunyai tanggungan BRI Rp885,4 miliar dengan indikasi pembelian adanya persoalan-persolan serius. Jadi, betul kalau BULOG tidak punya uang karena sampai sekarang enggak ngasih dividen,” ungkapnya.

Selain persoalan korporasi BULOG, Rieke kemudian menyebutkan bahwa waktu target masuknya beras impor tidak relevan. Ia memperhitungkan impor masuk sekitar 1-2 bulan. 

“Artinya keluarnya Februari, Maret, April. Kalau diputuskan oke impor beras, beras dateng seminggu, berarti ada kongkalingkong. Kalau ditentukan impor saat ini, tidak ujuk-ujuk dateng saat ini juga,” lontarnya. 
sumber

Read More

BI Sebut Kenaikan Harga Beras Bisa Kerek Inflasi di Awal 2018

Bank Indonesia (BI) menilai kenaikan harga beras dan sejumlah komoditas hortikultura berpotensi membuat inflasi terkerek selama Januari 2018. 

Karena itu, Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Dody Budi Waluyo mengatakan pemerintah harus memastikan ketersediaan stok pangan yang memadai. 

"Tekanan dari harga pangan perlu diwaspadai," ujar Dody di Jakarta pada Kamis (18/1/2018) seperti dikutip Antara.

Dia menambahkan, untuk mencegah angka inflasi melambung, koordinasi antara BI, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengendalian harga komoditas pangan harus ditingkatkan. Koordinasi itu sekaligus untuk memastikan produksi dan distribusi komoditas pangan ini memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Dody mengatakan faktor ketersediaan stok barang pangan dan kelancaran distribusi menjadi tantangan yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah pada awal 2018.

Sementara berdasarkan survei pemantauan harga yang dilakukan oleh BI hingga pekan kedua 2018, inflasi tahunan pada Januari 2018 sebesar 3,2 persen. Bank Sentral menargetkan laju inflasi sepanjang 2018 berada pada kisaran 2,5-4,5 persen, setelah inflasi pada 2017 sebesar 3,61 persen (yoy).

Sedangkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pergerakan harga beras, yang cenderung naik, telah menjadi fokus perhatian pemerintah sejak akhir tahun lalu. Karena itu, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menjaga pergerakan harga komoditas ini.

Sri Mulyani mengatakan Kementerian Keuangan siap berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian terkait tata kelola niaga agar harga beras stabil. Koordinasi juga dilakukan oleh Kemenkeu dengan BI sebagai otoritas moneter melalui pengendalian inflasi inti agar tidak memengaruhi inflasi nasional secara keseluruhan.

"Pemerintah melihat faktor-faktor yang bisa dipengaruhi melalui kebijakan, misalnya kebijakan impor beras dan kelancaran arus barang, sehingga inflasi bisa ditekan dan distabilkan pada level yang tetap terjaga rendah," ujarnya.

Pemerintah sudah berencana mengimpor sekitar 500 ribu ton beras pada akhir Januari 2018. Penugasan impor beras dan distribusinya, yang semula ditugaskan terhadap PT PPI, dialihkan ke Perum Bulog. Meskipun demikian, kebijakan impor ini menuai kritik karena berlangsung menjelang puncak panen padi di Indonesia. 

Badan Pusat Statistik (BPS) sudah mengumumkan beras merupakan komoditas kelima, setelah tarif listrik, biaya perpanjangan STNK, ikan segar dan bensin, yang dominan memengaruhi inflasi pada 2017. Meski demikian, harga beras yang tinggi pada November-Desember 2017 memberikan kontribusi yang signifikan pada tingkat inflasi nasional pada dua bulan terakhir 2017.

APBN 2018 menetapkan asumsi inflasi sebesar 3,5 persen, sedangkan tingkat inflasi nasional pada 2017 secara keseluruhan tercatat sebesar 3,61 persen. 

sumberhttps://tirto.id/bi-sebut-kenaikan-harga-beras-bisa-kerek-inflasi-di-awal-2018-cDrX

Read More

ASEAN-Hong Kong Setujui Perjanjian Perdagangan Bebas

Presiden Joko Widodo berpose bersama para pemimpin negara anggota ASEAN lainnya, di sela-sela pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi KTT Ke-31 ASEAN di Philippine International Convention Center (PICC), Manila, Filipina, Senin (13/11/2017). REUTERS/Aaron Favi

Negara yang tergabung dalam keanggotaan ASEAN telah bersepakat dengan Hong Kong untuk memperkuat hubungan ekonomi ditandai dengan adanya penandatanganan Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-Hong Kong, Cina (ASEAN-Hong Kong, Cina Free Trade Agreement/AHKFTA) serta Perjanjian Investasi ASEAN-Hong Kong (ASEAN-Hong Kong Investment Agreement/AHKIA). 

Penandatanganan Perjanjian Perdagangan Bebas dan Perjanjian Investasi tersebut dilakukan disela-sela rangkaian kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-31, di Manila, Filipina, Senin (13/11/2017). 

Kedua kesepakatan tersebut adalah bentuk dari upaya berkelanjutan negara anggota ASEAN untuk memperluas hubungan ekonomi eksternal guna mendorong peluang perdagangan yang lebih besar bagi komunitas Ekonomi ASEAN. 

"Ini akan membuka lebih banyak peluang bagi ASEAN karena kita memastikan akses pasar yang lebih besar untuk produk kita dan aliran investasi asing langsung (FDI) yang berkelanjutan," kata Ketua Menteri Ekonomi ASEAN untuk 2017 Ramon Lopez. 
Lopez mengatakan bahwa kedua kesepakatan itu akan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat ASEAN serta bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi bisnis, utamanya pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). 

AHKFTA merupakan perjanjian perdagangan bebas ke-6 yang dilakukan ASEAN dengan mitra eksternal setelah perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement/FTA) dengan Korea Selatan, Jepang, India, Australia, dan Selandia Baru. 

Perjanjian perdagangan bebas ASEAN dengan para mitra eksternal itu mencakup perdagangan barang, peraturan dalam negeri, tindakan non-tarif, prosedur bea cukai dan fasilitasi perdagangan, solusi perdagangan, hambatan teknis untuk perdagangan, perdagangan jasa, hak kekayaan intelektual, serta kerja sama ekonomi dan teknis. 

sumber

Read More